Jadi jelas dan terang Penggugat Konpensi telah mendalilkanhal yang saling bertentangan, dimana waktu terjadi kesepakatandilakukan setelah adanya putusan PTUN Tanjungpinang, untuk lebihmudah memahaminya, bukankah tanggal 29 Mei 2015 lebih dulu adasebelum tanggal 25 Juli 2015, tepatnya kesepakatan tersebut adasetelah 29 hari adanya putusan PTUN Tanjungpinang.

TanjungpinangNomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015 (dimenangkanHadislani sebagai Penggugat di PTUN Tanjungpinang) sudah adasebelum kesepakatan dibuat antara Penggugat Konpensi denganTergugat Konpensi (HPKP Pimpinan Hadislani).

15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei2015, dimana Putusan inkrach tersebut memenangkan Hadislani(Penggugat dalam perkara di PTUN Tanjungpinang) karena jelas danterang Penggugat Konpensi mendalilkan kesepakatan yang lahir sesudahadanya putusan PTUN Tanjungpinang;4.

Bahwa dalil Penggugat Konpensi pada posita angka 5 jelas dan terangtidak membedakan status Tergugat Konpensi (HPKP Pimpinan Hadislani)dalam perkara aquo dengan status pemenang dalam putusan PTUNTanjungpinang nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015 karenapemenang dalam perkara di PTUN Tanjungpinang tersebut adalahHadislani (Sebagai Penggugat di PTUN Tanjungpinang).

PTUN Tanjungpinang nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29Mei 2015 dan menolak PK PT Tiara Mantang.

Jadi jelas dan terang Penggugat Konpensi telah mendalilkanhal yang saling bertentangan, dimana waktu terjadi kKesepakatan dilakukansetelah adanya putusan PTUN Tanjungpinang, untuk lebih mudahmemahaminya, bukankah tanggal 29 Mei 2015 lebih dulu ada sebelumtanggal 25 Juli 2015, tepatnya kesepakatan tersebut ada setelah 29 hariadanya putusan PTUN Tanjungpinang.

Bahwa Penggugat Konpensi mendalilkan dalam gugatannya adanyakesepakatan yang dibuat tanggal 25 Juli 2015 dengan Tergugat Konpensi(HPKP Pimpinan Hadislani) yang akan digunakan untuk mengajukangugatan di PTUN Tanjungpinang terhadap BP Batam dan BPN Kota Batamserta PT Tiara Mantang sebagai Intervensi, jika dikaitkan dalilnya denganputusan PTUN Tanjungpinang Nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29Mei 2015, jelas dan terang mendalilkan sesuatu yang tidak ada hubunganhukumnya sama sekali, karena putusan PTUN

Tanjungpinang Nomor15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015 (dimenangkan Hadislanisebagai Penggugat di PTUN Tanjungpinang) sudah ada sebelumkesepakatan dibuat antara Penggugat Konpensi dengan TergugatKonpensi (HPKP Pimpinan Hadislani).

) Tanjungpinang di Batam Nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015, dimana Putusan inkrach tersebut memenangkanHadislani (Penggugat dalam perkara di PTUN Tanjungpinang) karena jelasdan terang Penggugat Konpensi mendalilkan kesepakatan yang lahirsesudah adanya putusan PTUN Tanjungpinang;Bahwa Penggugat Konpensi mendalilkan gugatannya dalam posita angka4 berhak mendapatkan pembayaran sukses fee sebesar yangdisebutkannya, ini jelas dan terang dibantah sendiri oleh PenggugatKonpensi melalui posita

Bahwa dalil Penggugat Konpensi pada posita angka 5 jelas dan terangtidak membedakan status Tergugat Konpensi (HPKP Pimpinan Hadislani)dalam perkara aquo dengan status pemenang dalam putusan PTUNTanjungpinang nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015 karenapemenang dalam perkara di PTUN Tanjungpinang tersebut adalahHadislani (Sebagai Penggugat di PTUN Tanjungpinang).

Tanjungpinang menyarankan Tergugat menyampaikanpermohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yangmemeriksa perkara aquo, bahwa jika Pengadilan Negeri Batam yang memintaresumetersebut, PTUN Tanjungpinang siap bersediamemberikannya.Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Padt.G/2018/PN BtmUntuk itu Tergugat sudah sepatutnya memohonkan kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Batam Yang Mulia yang memeriksa perkara aquodapat memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

karena ternyata perjanjian tersebut berdasarkan sesuatu yang tidaksah dan juga karena pihak PTUN Tanjungpinang menolak denganalasan legal standing tidak sah. Namun pengadilan tidak bisa dituntutkarena menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian Penggugatdengan Tergugat, untuk itu seharusnya Penggugat menyadarikekeliruannya.

Penggugat justru dalam posita mendalilkan BP Batam tidakmelaksanakan putusan PTUN Tanjungpinang yang sudah inkrach vangewisj, untuk itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepadaBP Batam sebagai Tergugat.Penggugat telah keliru mendalilkan gugatannya, untuk itu, kekeliruanPenggugat mengakibatkan gugatan error in persona.

Sebab jelasdan terang perkara perkaraperdatanomor 13/G/2014/PTUN.TPItertanggal 27 Oktober 2014 di PTUN Tanjungpinang, ditolak karenaPenggugat tidak punya legal standing, baik untuk berperkara langsungmaupun menyerahkan kuasa hukum kepada Tergugat atau kepadaPengacara sekalipun;7.

Bahwa tidak benar dan sangat tidak logis perkara Tergugat di PTUNTanjungpinang berkaitan dengan perkara nomor 13/G/2014/PTUN.TPItertanggal 27 Oktober 2014 di PTUN Tanjungpinang sebagaimanadidalilkan Penggugat dalam posita angka 2, karena jelas dan terangPenggugat tidak punya legal standing mewakili HPKP karena Penggugathanya anggota, sedangkan dalam perkara di PTUN Tanjungpinang jelasHalaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Padt.G/2018/PN Btmdan terang dalam putusan PTUN Tanjungpinang

Tanjungpinang yangmemeriksa, mengadili dan memutus gugatan telah gagalmelihat fakta persidangan bahwa Terbanding tidak mampumembuktikan dalil gugatan yang menyatakan Tergugatsengaja memuat kekeliruan dasar penetapanKeputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor(UMS) Kota Batam Tahun 2018. vide Gugatan,halaman 1617 ;Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yangmemeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo telahgagal melihat fakta persidangan bahwa Terbanding

Bahwa Gubernur, Ketua DPRD dan FKPD Provinsi Kepripada tanggal 15 Mei 2018 melakukan pertemuan denganPerwakilan Aliansi Serikat Pekerja dengan APINDO untukmencari solusi terkait UMSK Batam dan APINDO sepakatuntuk membahasnya pada tanggal 18 Mei 2018 setelahmelakukan perundingan dengan Dinasker Provinsi Kepridan Dinasker Batam:;Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Gubernur Keprimengeluarkan SK UMSK Batam Tahun 2018 (ObjekSengketa);Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yangmemeriksa, mengadili dan memutus

Terbukti Obyek Sengketa Tidak Bertentangan denganAAUPB.Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa,mengadili dan memutus gugatan telah mengabaikan faktahukum yang muncul dalam persidangan di PTUN Tanjungpinangbahwa Pembanding tidak melihat antara keluarnya obyeksengketa dengan pelanggaran prinsipprinsip AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik.lll.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Dewan PengupahanProvinsi Kepri melaksanakan rapat pembahasan UMSKBatam 2018, tetapi APINDO sebagai unsur pengusahatidak hadir;9).Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Gubernur Keprimengeluarkan SK UMSK Batam Tahun 2018 (ObjekSengketa) ;1.3.Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yangmemeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo telahmengabaikan fakta hukum yang muncul' dalampersidangan di PTUN Tanjungpinang bahwa Keputusannomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentangPenetapan

Terbukti Obyek Sengketa Tidak Bertentangan denganAAUPB.Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa,mengadili dan memutus gugatan a quo telah mengabaikan faktahukum yang muncul dalam persidangan di PTUN Tanjungpinang12Formul02/Proksi01/KIMbahwa Pembanding (dahulu Tergugat) tidak melihat antarakeluarnya obyek sengketa dengan pelanggaran prinsipprinsipAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.lil.

Bahwa keputusan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat adalahkeputusan yang tidak sah/cacat hukum, karena proses pemberhentianPenggugat masih dalam proses hukum di PTUN Tanjungpinang denganTergugat adalah Ketua DPRD Kota Batam, sehingga keputusan Tergugatmasuk dalam bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUNo. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :Pasal 17(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan

atas Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Tergugatsebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa, sehingga Penggugatmengajukan gugatan aCUO. 222 222 nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn cenceBahwa Penggugat sangat dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara/ Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa tanggal 8 November 2017,yang memberhentikan Penggugat sebagai Pimpinan DPRD, sedangkanusulan pemberhentian Penggugat oleh DPRD Kota Batam sedang dalamproses hukum / sedang dalam proses sidang di PTUN

Tanjungpinang danperihal gugatan tersebut, sudah disampaikan oleh Kuasa HukumPenggugat kepada Tergugat melalui surat No. : 022/NP/P/ X/2017tertanggal O9 Oktober 2017 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 10Oktober 2017. 222222 nnn nnn nn nnn nnn neeBahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan GubernurKepulauan Riau No. 1097 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 tentangPeresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam dan PeresmianPengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Sisa Masa

TEUKU HAMZAH HUSEIN, SE, MM (Klien) di Batam.Bahwa surat tersebut di atas, dikirim bersamaan atau dilampirkan dengangugatan perkara No. 20/G/2017/PTUN/PTUN.TPI yang sudah didaftarkanoleh Penggugat di PTUN Tanjungpinang tanggal 09 Oktober 2017 dan saatini sedang dalam proses sidang.

Tanjungpinang berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya.Halaman 22Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPIMenimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telahmenyerahkan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2017yangpada pokoknya berbunyi sebagaiDerikut; 222222 ene o nnn n nen nnnDALAM POKOK PERKARA.1.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang telahMembatalkan Pencatatan Nomor. 146/565/TKIII/SP/2015, Tanggal 21September 2015 tentang tanda bukti pencatatan PUK SP PAR FSPSIR PT. Bintan Lagoon Resort ( PUK SP PAR FSPSI R di Pt. BLRadalah BATAL).2.

Bahwa Oleh karena adanya Keputusan Hakim PTUN Tanjungpinang No :2/G/2017/PTUNTPI, tanggal 24 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan TinggiTUN Medan Nomor : 157/B/2017/PT.TUNMDN,13 September 2017 joPutusan Mahkamah Agung . 104 K/TUN/2018, tanggal 6 Maret 2018, dantelan berkekuatan Hukum Tetap maka terhadap sita eksekusiHalaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pdt.Bth/2018/PN Tpg12.13.03/Pwn.EKS/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg Jo No. 105/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tpg tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak mempunyaidasar lagi

Bukti T3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TanjungPinang Nomor. 02 / G/ 2017 / PTUNTpi tanggal 24 Mei 2018 ;4.

dikuatkan dengan putusan Banding PTTUN Medan Nomor 157/B/2017/PT TUNMDN, tanggal 13 September 2017(vide bukti P.8) dan menjadi Tidak Sah karena Mahkamah Agung telahmemutuskan pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor Perkara No. 104K/TUN/2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (mengikat) yakni dengantegas menolak permohonan Kasasi Pelawan/Dahulu sebagai tergugat IlHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pdt.Bth/2018/PN Tpg(Intervensi) dalam perkara No. 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017 yangdigelar di PTUN

Tanjungpinang di Batam (vide bukti P.9);Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembantah tersebut, Terbantahtelah mengajukan jawaban dan bantahan yang pada pokoknya Bahwapernyataan Pelawan pada poin 6 salah mengartikan karena putusan PTUN No.2/G/PTUN Thi, tertanggal 24 Mei 2017, MENGADILI dalam penundaan, menolakpermohonan penggugat tentang penundaan pelaksanaan tentang tandabuktiPencatatan Nomor 146/TKIII/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentang tandabukti Pencatatan PUK Sp.

Bintan yakniKOORDA (DPC) organisasi yang ketuanya dipimpin oleh Darsono danmenjadi Tidak Sah karena Mahkamah Agung telah memutuskan padatanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor Perkara Nomor. 104 K/TUN/2018,yang telah berkekuatan hukum tetap (mengikat) yakni dengan tegasmenolak permohonan Kasasi Pelawan/Dahulu sebagai tergugat Il(Intervensi) dalam perkara Nomor 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017yang digelar di PTUN Tanjungpinang di Batam;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah memenangkanPT

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang telahMembatalkan Pencatatan Nomor. 146/565/TKIII/SP/2015, Tanggal 21September 2015 tentang tanda bukti pencatatan PUK SP PAR FSPSIRPT. Bintan Lagoon Resort (PUK SP PAR FSPSI R di Pt. BLR adalahBATAL).2.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat beralasanhukum Tergugat memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yangmemeriksa, mengadili dan memutus gugatan Tata Usaha Negaraa quo menyatakan menolak gugatan atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima;D. Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio (Legal Standing)Untuk Mengajukan Gugatan;1.

Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Bahwa tanggal 20 Juni 2016 Dewan Pengurus Kota (DPkK)APINDO Kota Batam mendaftarkan gugatan ke PTUN Tanjungpinang dengan objek gugatan SK Gubernur Kepulauan RiauNomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektor Kota(UMSK) Batam Tahun 2016;Bahwa tanggal 21 Juni 2016 PTUN Tanjungpinang mengeluarkanPenetapan Dismissal Diterima.

Menyatakan PTUN Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan;Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk gewijsde);5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat:Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 8:1.

Namun, olehkarena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapatmembuktikan waktu penerimaan objek sengketa, maka MajelisHakim PTUN Tanjungpinang a quo seharusnya harus menghentikanpemeriksaan gugatan a quo pada tingkatan proses dismisal. FaktaHalaman 77 dari 84 halaman.

Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang a quo tidak mengambilsecara utuh keterangan saksisaksi yang didengar ketentangandibawah sumpah dalam persidangan vide Putusan PTUNHalaman 79 dari 84 halaman.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang telahMembatalkan Pencatatan Nomor. 146/565/TKIII/SP/2015, Tanggal 21September 2015 tentang tanda bukti pencatatan PUK SP PAR FSPSIR PT. Bintan Lagoon Resort ( PUK SP PAR FSPSI R di Pt. BLRadalah BATAL).2.

Bahwa Oleh karena adanya Keputusan Hakim PTUN Tanjungpinang No :2/G/2017/PTUNTPI, tanggal 24 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan TinggiTUN Medan Nomor : 157/B/2017/PT.TUNMDN,13 September 2017 joPutusan Mahkamah Agung . 104 K/TUN/2018, tanggal 6 Maret 2018, dantelah berkekuatan Hukum Tetap maka terhadap sita eksekusi03/Pwn.EKS/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg Jo No. 105/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tpg tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak mempunyaiHalaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pat.Bth/2018/PN Tpg12.13.dasar lagi

BuktiT3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TanjungPinang Nomor. 02 / G / 2017 / PTUNTpi tanggal 24 Mei 2018 ;A.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 4 UndangUndang Nomor30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwaPemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untukmemperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini pihak Pemohon mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TanjungPinang agar supaya dapat memberikan putusan untuk menerimapermohonan Pemohon yang pada intinya memerintahkan pihak BPNBatam

Oleh karena itu, Pemohonmengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Tanjungpinang agar supaya dapat memberikan putusan untuk menerimapermohonan Pemohon yang pada intinya memerintahkan pihak BPN Batam untukmenerbitkan Sertifikat atas nama Pemohon j02 22020000"Menimbang, bahwa mengenai Keputusan Fiktif Positif diatur berdasarkanketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, mengatur bahwa ; 2c nc nonce none en nn ncncnne1) Batas waktu kewajiban

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Tanjungpinang Nomor : 12/G/2021/PTUN.TPI tanggal 16 Agustus 2021yang dimohonkan Banding;3.

PT.DKI12.Bahwa atas dasar kejanggalankejanggalan tersebut diatas, yang manaTergugat menduga terbitnya Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri tersebutbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, makaTergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang atas terbitnya Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri No. 52/CPLPK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016, sebagaimana dalam Putusan PTUNTanjungpinang No. 8/G/2018/PTUN.TPI, tertanggal 5 Desember 2018;13.Bahwa adapun Putusan PTUN

Tanjungpinang No. 8/G/2018/PTUN.TPI,tertanggal 5 Desember 2018, berbunyi:MENGADILIDALAM PENUNDAANMenolak permohonan penundaan yang diajukan penggugat,;DALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Tergugat Dan Tergugat li Intervensi Tidak DiterimaUntuk SeluruhnyaDALAM POKOK PERKARA1.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentengsebesar Rp. 289.000, (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);14.Bahwa atas Putusan PTUN Tanjungpinang No. 8/G/2018/PTUN.TPI,tertanggal 5 Desember 2018, Penggugat dalam perkara aquo mengajukanBanding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebagaimanadalam Putusan PT.TUN Medan No. 47/B/2019/PT.TUNMDN, tertanggal10 April 2019;Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 521

Kepri), yaituPemerintah Kota Tanjungpinang;Demi mendapatkan gambaran jawaban yang tepat akan sengketa informasiyang sedang dijadikan bahan Banding di Tingkat PTUN Tanjungpinang saatini, Kesimpulan Termohon Keberatan akan dibagi menjadi beberapa bagian.Bagianbagian tersebut adalah sebagai berikut:. Legal Standing Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan, danInformasi Publik yang Disengketakan;ll.

;Dalam hal upaya perkara banding di PTUN Tanjungpinang sebagaimanasurat yang dikirimkan ke saya tertanggal 29 Juni 2021 dalam hal pengajuankeberatan diwakili oleh kuasa hukum, maka permohonan wajib disertai suratkuasa khusus, fotokopi kartu tanda penduduk, dan fotokopi berita acarasumpah advokat.

Kami berharap MajelisHakim PTUN Tanjungpinang yang ditunjuk untuk menyidangkan danmemutuskan dalam pokok perkara ini, dapat memutuskan seadiladilnyayang tentunya sebagai benteng terakhir. yang dapat terus menjagapemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterobukaaninformasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dailildalil gugatannya,Pemohon Keberatan telah mengajukan buktiobukti baru selain yang telahdiajukan pada sidang sengketa Informasi

Informasi atau KIPProvinsi Kepri Kepulauan Riau Nomor: : 001/IV/KIKEPRIPS/2018 tanggal 03Agustus 2018 Selain itu perihal surat jelas terkait permohonan keberatan atasputusan termasuk dalam isi Suratnya penggugat menyampaikan permohonankeberatan atas putusan KIP Kepri dan dengan terang dan jelas dalildalil atauHalaman 25Putusan No.12/G/KI/2018/PTUNTPIargumentasi yang disampaikan penggugat tidak relevan dengan tergugatdengan demikian surat permohonan keberatan BP Batam atas putusan KPIKepri kepada PTUN

Tanjungpinang dengan tergugat Mahayuddin tidak tepatdan salah sasaran maka dengan itu tergugat meminta Majelis untuk menolaksegala keberatan yang disampaikan pemohon keberatan yaitu BP Batam. 3(tiga) bahwa Pemohon Keberatan Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam adalah lembaga pemerintah yang dibentukberdasarkan peraturan pemerintah RI nomor: 46 tahun 2007 Batam jugasebagai lembaga non struktural yang berbentuk badan pelayanan umum yangmemiliki kantor pusat di Kota

informasi kepadaHalaman 26Putusan No.12/G/KI/2018/PTUNTPIpemohon Informasi Publik sesuai Amar putusan KIPnomor: : 001/IV/KIKEPRIPS/2018. 4 (empat) bahwa surat gugatan pemohon ke PTUN TanjungpinangProvinsi Kepri tidak jelas legalitas dokumen diragukan tidak punya kekuatanhukum yang jelas dengan bukti pertama surat tembusan panitera PTUN yangdisampaikan kepada tergugat bahwa surat dengan kop surat dari BP Bataminimenandatangani surat kuasa khusus menandakan penyerahan kuasa yangdiajukan pemohon ke PTUN

Tanjungpinang penerima kuasa tidak jelasidentitasnya hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan ataspenerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakanbadan atas atau pejabat pemerintahnan Pasal 2 ayat 3 bahwa dalam halpermohonan diwakili oleh kuasanya identitas pemohon dalam permohonandiuraikan terlebih dahulu diikuti dan identitas kuasanya pasal 2 ayat 4menjelaskan bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud

Bahwa Tergugat menolak Penetapan PTUN Tanjungpinang No.14/G/2016/PTUNTPI tanggal 27 Juni 2016, didasarkan pada alasansebagai berikut: 1).Banhwa Penetapan PTUN Tanjungpinang a quo ditetapkan padatanggal 27 Juni 2016 dan pemberitahuan salinan putusan kepadaPenggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2016 yangmerupakan hari terakhir / batas akhir pembayaran THR, sehinggapenetapan No. 14/G/2016/PTUNTPI adalah penetapan yang siasia, karena tanggal 28 Juni 2016 adalah hari terakhir sesuaidengan ketentuan

Bahwa Penetapan PTUN Tanjungpinang a quo ditetapkan tanpakehadiran Tergugat atau kuasa hukumnya dan mengklaim hanyaHalaman 39Putusan No.14/G/2016/PTUNTPImendapatkan keterangan dari Biro Hukum pada Sekretriat DaerahProvinsi Kepulauan Riau yang bukan merupakan Tergugat dantidak diberi kuasa untuk menjelaskan posisi hukum Tergugat atasgugatan tata usaha Negara a quo; .

Dan Ketentuan Pasal 67ayat (4) huruf b Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan"Permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskandilaksanakannya keputusan tersebut; .Bahwa Penetapan PTUN Tanjungpinang a quo hanyamempertimbang satu sisi atas Permohonan PenundaanPelaksanaan Obyek Gugatan yang diajukan PENGGUGATsebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan PENGGUGAT,karena PENGGUGAT cenderung hanya menjelaskan kerugiansalah satu PENGGUGAT saja dank arena

Bahwa tanggal 21 Juni 2016 PTUN Tanjungpinang mengeluarkanPenetapan Dismissal Diterima. Penetapan Majelis Hakim, / Hakim,Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Juru Sita;3.

Dan ketentuan pasal 67ayat (4) huruf b undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan :permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan terkait umum dalam rangka pembangunanmengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.Bahwa penetapan PTUN tanjungpinang a quo hanyamempertimbangkan satu. sisi atas permohonan penundaanpelaksanaan obyek gugatan yang diajukan PENGGUGATsebagaimana tertuang dalam posita gugatan PENGGUGAT, karenaPENGGUGAT cenderung hanya menjelaskan kerugian salah satuPENGGUGAT saja

ini; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rapatyang membahas usulan Pergantian AntarWaktu Anggota Dewan Kota Batam , karenaHal 39 dari 17 hal Putusan No : 25/G/2012/PTUNTPIsaksi tidak pernah diiuktsertakan dalamrapat tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksisaksi dalamperkara ini;Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telahmengajukan kesimpulanya dalam persidangan tanggal 28 Mei 2013;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah diterbitkan PenetapanKetua PTUN

Tanjungpinang Nomor: 04/G/2013/PTUNTPI tanggal 20 Pebruari2013 tentang penundaan pelaksanaan SKTUN Obyek Sengketa, namun oleh karenaternyata tidak ditemukan lagi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkankepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka Majelis Hakim telah mencabutPenetapan Ketua PTUN Tanjungpinang Nomor: 04/G/2013/PTUNTPI tanggal 20Pebruari 2013 tersebut dengan Penetapan Nomor: 04/G/2013/PTUNTPI tanggal 18Juni 2013;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apaapa lagidalam

DALAM EKSEPSI: MELAMPAUI WAKTU PERBAIKAN GUGATAN:Bahwa Tergugat IX menegaskan bahwa Penggugat telah melampauiwaktu perbaikan gugatan yang telah diberikan sebanyak 3 kalikesempatan perbaikan oleh Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yangmemeriksa gugatan tata usaha Negara a quo, yaitu antara pendaftarangugatan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan penyerahanperbaikan gugatan pada pemeriksaan tanggal 16 Agustus telahmencapai waktu 36 hari atau lewat 6 hari dari tenggang waktu 30 harisebagaimana diatur

Gugatan Kurang PihakBahwa Tergugat Menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kehadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di KotaBatam adalah kurang pihak, karena tidak menyertakan Partai AmanatNasional (PAN) sebagai Pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu,Tergugat demi hukum memohon agar Majelis Hakim PTUNTanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quomenolak gugatan a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima.1.2.